NAMA :
Hari Angga Pranata
NPM : 14114788
KELAS : 2 ka30
Makalah Organisasi Publik
A. PENDAHULUAN
Berbagai skandal yang terungkap dan menjadi isu
nasional akhir-akhir ini menggambarkan betapa kinerja organisasi publik di
negara ini mengalami krisis. Pada tingkat nasional, misalnya, di balik
keberhasilan spektakuler meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak, ada
masalah kinerja serius yang dihadapi oleh jajaran direktorat jenderal pajak. Di
balik sukses besar menumpas dan menangkap pelaku terorisme, kinerja polisi
dalam banyak aspek lainnya menenggelamkan semua sukses yang sudah diraih dengan
susah payah. Pada tingkat pemerintah daerah, di balik berbagai keberhasilan dan
penghargaan yang diberikan atas prestasi yang diraih pemerintah provinsi
Sulawesi Selatan, survey Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2009
menempatkan provinsi ini bersama dengan Sulawesi Utara, DKI Jakarta, Sumatera
Utara dan Lampung sebagai daerah dengan skor integritas terendah atau pelayanan
publiknya paling tidak berkualitas.
Banyak faktor yang dapat menjelaskan mengapa kondisi
saling bertentangan ini terjadi pada banyak organisasi publik di Indonesia.
Orasi penerimaan jabatan guru besar ini bukanlah tempat yang tepat untuk
menjelaskan semua faktor yang mungkin berkontribusi pada keadaan serba paradoks
tersebut. Orasi ini hanya akan melihat salah satu faktor di antara sekian
banyak faktor yang mungkin dapat menjelaskan kondisi ini, yaitu kurang
memadainya ukuran-ukuran atau standar-standar yang digunakan dalam menilai
kinerja organisasi publik di negara ini. Dalam hal ini, ukuran-ukuran objektif
(objective measures) yang berbasis kuantitas terlalu dominan digunakan dalam
menilai keberhasilan organisasi pemerintah dan mengabaikan dari pada
ukuran-ukuran subjektif (subjective measures) yang lebih menekankan pada aspek
kualitas.
B. PEMBAHASAN
1. Pengertian Organisasi Publik
Organisasi
publik adalah
1. Organisasi yang terbesar;
2. Yang mewadahi seluruh lapisan
masyarakat dengan ruang lingkup negara;
3. Mempunyai kewenangan yang absah
(terlegitimasi) di bidang politik, administrasi pemerintahan, dan hukum secara
terlembaga sehingga mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya, dan
melayani keperluannya,
4. Sebaliknya berhak pula memungut
pajak untuk pendanaan, serta menjatuhkan hukuman sebagai sanksi penegakan
peraturan.
Organisasi
publik sering dilihat pada bentuk organisasi pemerintah yang dikenal sebagai
birokrasi pemerintah (organisasi pemerintahan). Atau satu-satunya
organisasi didunia yang mempunyai wewenang merampok harta rakyat (pajak),
membunuh rakyat (hukuman mati), dan memenjarakan rakyat.
Ada 10 Prinsip Organisasi Publik
Penetapan tujuan yang jelas;
Kesatuan perintah (the principle of unity of command);
Keseimbangan;
Pendistribusian pekerjaan (the principle of distribution of work);
Rentang pengawasan (the principle of span of control);
Prinsip pelimpahan wewenang (the principle of delegation of authority);
Prinsip departementasi (the principle of departementation);
Prinsip penempatan pegawai yang tepat (the principle of the right man in the
right place);
Prinsip koordinasi (the principle of coordination);
Prinsip pemberian balas jasa yang memuaskan.
C. Teori tipe Organisasi Publik oleh
Max Weber (Sosiolog Jerman);
Ciri
Birokrasi modern (ideal):
Adanya
prinsif pembidangan tugas yang jelas (jurisdictional areas), umumnya diatur
oleh hukum/peraturan-peraturan administrasi, yaitu:
a.
adanya pembagian tugas yang jelas bagi apparatus birokrasi,
b.
adanya pendelegasian wewenang,
c.
setiap tugas yang dilaksanakan menuntut keahlian/keterampilan
(spesialisasi). Dus yang dapat diangkat menjadi aparat birokrasi adalah
mereka yang mempunyai keahlian (kualifikasi).
Adanya
prinsif hierarki;Manajemen kantor modern didasarkan pada dokumen
tertulis/diarsipkan;
Tugas dalam
organisasi dilaksanakan berdasarkan spesialisasi, pelaku diperlukan
pendidikan dan latihan secara terus menerus;Menuntut pegawai bekerja dengan
kapasitas penuh;Karena tindakan dalam manajemen harus didasari oleh
perturan-peraturan/perundang-undangan, maka setiap apparatus birokrasi harus
mempelajari perundang-undangan dan memahaminya.
Unsur Birokrasi Ideal:
Hirarki,
Kualitas
Keahlian,
Aspek-aspek
keahlian,
Kewenangan
dan kekuasaan yang legal.
Fungsi Birokrasi Ideal:
Spesialisasi,
Struktur,
Kemungkinan
meramalkan dan kestabilan,
Rasionalisasi,
dan
Bagian dari
demokrasi.
Strategi Untuk Mencapai Tujuan Organisasi (5 Prinsip):
Prinsip
spesialisasi;
Prinsip
rantai komando atau prinsip hirarki;
Prinsip loyalitas;
Prinsip
impersonal;
Prinsip
uniformalitas.
Strategi Memperbaharui Organisasi Pemerintah
(Birokrasi):
(David Osborne dan Peter Plastik)
Memperjelas
tujuan/maksud organisasi (strategi inti);
Konsekuensi
terhadap kinerja organisasi (strategi konsekuensi);
Pertanggung
jawaban terhadap publik (strategi pelanggan/masyarakat);
Organisasi
dan pegawai berinovasi (strategi kontrol);
Mengubah
perilaku, perasaan, dan berfikir pegawai (strategi budaya).
Karakteristik Good Governance
1.
Particifation (keterlibatan masyarakat),
2. Rule of
law (penegakan hukum yang adil);
3.
Transprancy (kebebasan memperoleh informasi);
4.
Responsiveness (cepat dan tanggap);
5. Consensus
Orientation (berorientasi pada kepentingan masyarakat);
6. Equity
(kesempatan yang sama);
7.
Efficiency and effectiveness (efisiensi dan efektivitas);
8.
Accountability (pertanggungjawaban publik);
9. Strategic
vision (visi ke depan).
Agar Birokrasi Pemerintah Lebih Efisien dan Efektif:
(Inu Kencana Syafi’i,2003:90-92)
Rule (kerja
taat pada aturan);
Spesialisasi
(tugas khusus);
Zakelijk
(kaku dan sederhana);
Formal
(penyelenggaraan resmi);
Hirarkis
(pengaturan dari atas ke bawah);
Rasional
(berdasarkan logika);
Otoritas
(tersentralistis);
Obedience
(taat dan patuh);
Disipline
(tidak melanggar ketentuan);
Sistematis
(terstruktur);
Impersonal
(tanpa pandang bulu).
Balance
(menyeimbangkan)
D. MASALAH YANG TERJADI DALAM
ORGANISASI PUBLIK
Sebuah konflik yang terjadi dalam sebuah organisasi
publik sangat banyak terjadi. Apalagi dalam konteks sebuah organisasi besar
yang dalam hal ini kita sebut sebagai pemerintah. Pemerintah yang dibentuk
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat dituntut untuk meberikan
usaha terbaiknya yang dalam melakukan proses tersebut terjadi berbagai
permasalahan atau konflik yang tak urung membuat masyarakat yang merasa
dikecewakan. Pelayanan merupakan pilar penting yang dilakukan dalam meberikan
kepuasaan kepada masyarakat. Dari beberapa tahun yang lalu kita telah melihat
berbagai pelayanan yang telah diberikan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.
Namun tak ayal juga kita bisa memperhatikan berbagai kekecewaan yang tercipta
karena konflik yang terjadi saat dilakukan proses pelayanan.
Dari hal itulah bisa terjadi berbagai macam cabang –
cabang konflik yang lambat laun jika didiamkan maka bisa terjadi permasalahan
yang susah untuk di elakan lagi.Permasalahan utama yang kadang timbul dalam
usaha organisasi publik untuk melakukan pelayanan kepada masyarakatnya antara
lain :
- ketidak
jelasan bentuk pelayanan
- kualitas
pelayanan yang dilakukan
-
keterlambatan pelayanan
Dari hal tersebut dapatlah dibuat sebuah bentuk
tanggung jawab penyelesaian agar tercipta pelayanan yang lebih baik lagi
seperti :
1. Pemberian pelayana fisik dalam bentuk yang transparan
dimana para petugas atau anggota dalam organisasi publik tersebut bisa terjun
langsung memberikan pelayanannya.
2. Kualitas itu bisa terjadi karna adanya sebuah harapan
dari pelayanan yang diberikan yang dimana masyarakat menuntut untuk diberikan
pelayanan terbaik atau kualitas agar terciptanya kepuasaan. Dengan memberikan
pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka dengan sendirinya tercipta
ekpektasi atau pemikiran bahwa kualitas telah tercapai karna telah memenuhi
keinginan dari masyarakat itu sendiri.
3. Dalam menentukan pelayanan yang baik, lebih diutamakan
untuk menjadikan sebuah pelayan tersebut menjadi pelayanan yang terarah dan
tepat waktu dimana penyampain layanan tersebut tidak tertunda yang akan
menjadikan sebuah konflik atau permasahan, diperlukanlah sebuah kehandalan dari
anggota organisasi publik untuk melakukan tugasnya.
Sikap yang cepat tanggap, kemampuan untuk yakin
melakukan yang terbaik serta adanya kepedulian kepada masyarakat agar tercipta
pelayanan yang maksimal tersebut dapatlah dibuat sebuah bentuk tanggung jawab
penyelesaian agar tercipta pelayanan yang lebih baik lagi seperti :
1. pemberian pelayanan fisik dalam bentuk yang transparan
dimana para petugas atau anggota dalam organisasi publik tersebut bisa terjun
langsung memberikan pelayanannya.
2. Kualitas itu bisa terjadi karna adanya sebuah harapan
dari pelayanan yang diberikan yang dimana masyarakat menuntut untuk diberikan
pelayanan terbaik atau kualitas agar terciptanya kepuasaan. Dengan memberikan
pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka dengan sendirinya
tercipta ekpektasi atau pemikiran bahwa kualitas telah tercapai karna telah
memenuhi keinginan dari masyarakat itu sendiri.
3. Dalam menentukan pelayanan yang baik, lebih diutamakan
untuk menjadikan sebuah pelayan tersebut menjadi pelayanan yang terarah dan
tepat waktu dimana penyampain layanan tersebut tidak tertunda yang akan
menjadikan sebuah konflik atau permasahan, diperlukanlah sebuah kehandalan dari
anggota organisasi publik untuk melakukan tugasnya.
E. PENGUKURAN
OBJEKTIF KINERJA ORGANISASI: EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS
Menurut Brown dan Coulter (1983:50) ada dua pendekatan
berbeda yang umum digunakan dalam menganalisis dan mengukur kinerja organisasi
publik. Pendekatan pertama adalah mengukur kinerja dengan menggunakan data dan
informasi yang berasal dari dalam organisasi pemerintah yang diukur tersebut.
Pendekatan
pertama ini dikenal
sebagai pengukuran objektif dengan dua indikator utama yaitu efisiensi dan
efektivitas (Carter dkk. 1992:35; Downs dan Larkey 1986:5; Brown dan Coulter
1983:50). Efisiensi dan efektivitas dapat dikatakan sebagai dua istilah yang
paling populer digunakan dalam pengukuran kinerja organisasi pemerintah
walaupun kedua istilah ini seringkali digunakan secara tidak tepat (Mulreany
1991:7). Secara umum efisiensi didefinisikan dan diukur dari perbandingan input
dan output atau rasio di mana input diubah menjadi output (Carter dkk. 1992:37; Mulreany 1991:8; Boyle
1989:19; Gleason dan Barnum 1982:380). Berdasarkan definisi ini, efisiensi
organisasi dapat dicapai dengan meminimalkan input dan mempertahankan output
atau dengan mempertahankan input tetapi memaksimalkan output atau secara
bersamaan meminimalkan input dan memaksimalkan output. Namun, banyak yang
berpendapat bahwa penggunaan istilah efisiensi umumnya hanya dilihat satu sisi
yaitu dalam arti meminimalkan input atau mengurangi biaya untuk menghasilkan
sejumlah tertentu output (input efficiency). Istilah efisiensi jarang digunakan
dalam arti memaksimalkan output atau meningkatkan pelayanan dengan menggunakan
sejumlah tertentu input (output efficiency) (McGowan 1984:19; Boyle 1989:19;
Carter, Klein dan Day 1992:38). Dalam kajian-kajian ilmu ekonomi, memaksimalkan
output dan mempertahankan input (output efficiency) lebih dikenal sebagai
produktivitas (Pass dkk.
1993:436-7).(Sumber: Boyle, R., 1989. Managing Public Sector Performance: a
comparative study of performance monitoring systems in the public and private
sector, Institute of Public Administration, Dublin:17.)
Selain itu, dalam kajian-kajian menyangkut kinerja
organisasi dikenal juga istilah efisiensi produksi dan efisiensi distrbusi
(Mulreany 1991). Efisiensi produksi atau disebut juga efisiensi teknis,
efisiensi X, efisiensi manajerial, atau efisiensi internal tercapai apabila
organisasi dapat menghasilkan output dengan biaya semurah mungkin. Dengan kata
lain, efisiensi produksi inilah sebenarnya yang dimaksudkan dengan efisiensi (Goldsmith 1996:26). Selanjutnya,
efisiensi alokasi (allocative efficiency) tercapai apabila semua output
organisasi dimanfaatkan oleh masyarakat. Sebaliknya, akan terjadi inefisiensi
alokasi apabila output organisasi pemerintah tidak dimanfaatkan oleh masyarakat
seperti rumah-rumah guru sekolah yang dibangun tetapi tidak dimanfaatkan atau
tangki-tangki air bersih yang dibangun tetapi tidak digunakan karena kering.
Jika dibandingkan dengan efisiensi, definisi
efektivitas lebih problematik dan membingungkan. Pada organisasi publik, tujuan
organisasi yang kurang jelas dan sering saling bertentangan sehingga semakin
menyulitkan untuk menyepakati definisi efektivitas yang dapat diterima secara
luas. Meskipun demikian, menurut Cameron (1981a:45) sedikitnya ada empat
pendekatan yang dapat digunakan untuk mendefinisikan dan mengukur efektivitas
organisasi. Pertama dan paling umum digunakan adalah mengukur efektivitas
dengan sejauh mana sebuah organisasi mencapai tujuan atau target yang sudah
ditetapkan yang disebut dengan Goal Model (Mulreany 1991:19; Boyle 1989:19-20;
Downs dan Larkey 1986:7; Gleason dan Barnum 1982:380). Pendekatan ini
mengasumsikan bahwa tujuan-tujuan organisasi jelas dan dapat diukur (clear and
measurable objectives) serta semakin banyak tujuan dan target organisasi dapat
dicapai maka semakin efektiflah organisasi tersebut. Tetapi karena tidak semua
organisasi publik memiliki tujuan yang jelas dan terukur maka pencapaian tujuan
dianggap kurang relevan untuk mengukur efektivitas organisasi pemerintah.
Pendekatan
kedua mengukur
efektivitas organisasi, menurut Cameron (1981b:4), disebut System-Resource
Model yaitu suatu organisasi dapat dikatakan efektif apabila organisasi
tersebut mampu memperoleh semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menjaga
kelangsungan organisasi tersebut. Semakin banyak sumber daya yang dapat
dikumpulkan oleh sebuah organisasi dari lingkungannya maka semakin efektiflah
organisasi tersebut. Dengan kata lain, kalau pendekatan Goal Model
menekankan pada output maka pendekatan System-Resource Model mengutamakan pada
input.
Pendekatan
ketiga untuk
mengukur efektivitas organisasi disebut Internal Process Model yang menekankan
pada proses dan mekanisme kerja dalam organisasi. Menurut model ini, sebuah
organisasi dapat dikatakan efektif apabila proses dan mekanisme kerja di dalam
organisasi tersebut berlangsung damai. Hal ini ditandai dengan adanya saling
percaya di antara pegawai dan lancarnya arus informasi horizontal dan vertikal di
dalam organisasi (Cameron 1981b:4).
Pendekatan keempat dan terakhir
dalam mengukur efektivitas organisasi adalah Stategic-Constituencies Model yang
mengukur efektivitas suatu organisasi dengan sejauh mana organisasi tersebut
dapat memuaskan stakeholder-nya. Stakeholder ini terdiri dari orang-orang yang
menyediakan input untuk organisasi atau yang menggunakan output dari organisasi
atau yang memiliki kerjasama dengan organisasi atau individu yang peranannya
sangat penting bagi kelangsungan hidup organisasi (Cameron 1981b:4).
Ciri-ciri Organisasi :
Ciri-ciri dari organisasi adalah :
- Adanya
komponen ( atasan dan bawahan).
- Adanya
kerja sama (cooperative yang berstruktur dari sekelompok orang.
- Adanya
tujuan.
- Adanya
sasaran.
- Adanya
keterikatan format dan tata tertib yang harus ditaati.
- Adanya
pendelegasian wewenang dan koordinasi tugas-tugas.
- Adanya
komunikasi antar suatu anggota dengan yang lain.
Menurut Berelson dan Steiner(1964:55) sebuah
organisasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
Formalitas, merupakan ciri organisasi sosial yang
menunjuk kepada adanya perumusan tertulis daripada peratutan-peraturan,
ketetapan-ketetapan, prosedur, kebijaksanaan, tujuan, strategi, dan seterusnya.
Hierarkhi, merupakan ciri organisasi yang menunjuk
pada adanya suatu pola kekuasaan dan wewenang yang berbentuk piramida, artinya
ada orang-orang tertentu yang memiliki kedudukan dan kekuasaan serta wewenang
yang lebih tinggi daripada anggota biasa pada organisasi tersebut.
Besarnya dan Kompleksnya, dalam hal ini pada umumnya
organisasi sosial memiliki banyak anggota sehingga hubungan sosial antar
anggota adalah tidak langsung (impersonal), gejala ini biasanya dikenal dengan
gejala “birokrasi”.
Lamanya (duration), menunjuk pada diri bahwa
eksistensi suatu organisasi lebih lama daripada keanggotaan orang-orang dalam
organisasi itu.
Unsur-unsur Organisasi :
Organisasi memiliki unsur-unsur tertentu, yaitu :
- Sebagai
wadah atau tempat untuk bekerja sama, artinya : Organisasi merupakan
suatu wadah atau tempat dimana orang-orang dapat bersama untuk mencapai
suatu tujuan yang telah ditetapkan tanpa adanya organisasi menjadi saat
bagi orang-orang untuk melaksanakan suatu kerja sama, sebab setiap orang
tidak mengetahui bagaimana cara bekerja sama tersebut akan dilaksanakan.
Pengertian tempat di sini dalam arti yang konkrit, tetapi dalam arti yang
abstrak, sehingga dengan demikian tempat sini adalah dalam arti fungsi
yaitu menampung atau mewadai keinginan kerja sama beberapa orang untuk
mencapai tujuan tertentu. Dalam pengertian umum, maka organisasi dapat
berubah wadah sekumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu
misalnya organisasi buruh, organisasi wanita, organisasi mahasiswa dan
sebagainya.
- Proses
kerja sama sedikitnya antar dua orang, artinya : Suatu organisasi,
selain merupakan tempat kerja sama juga merupakan proses kerja sama
sedikitnya antar dua orang. Dalam praktek, jika kerja sama tersebut di
lakukan dengan banyak orang, maka organisasi itu di susun harus lebih
sempurna dengan kata lain proses kerja sama di lakukan dalam suatu
organisasi, mempunyai kemungkinan untuk di laksanakan dengan lebih baik
hal ini berarti tanpa suatu organisasi maka proses sama itu hanya bersifat
sementara, di mana hubungan antar kerja sama antara pihak-pihak
bersangkutan kurang dapat diatur dengan sebaik-baiknya.
- Jelas
tugas kedudukannya masing-masing, artinya : Dengan adanya organisasi
maka tugas dan kedudukan masing-masing orang atau pihak hubungan satu
dengan yang lain akan dapat lebih jelas, dengan demikian kesimpulan dobel
pekerjaan dan sebagainya akan dapat di hindarkan. Dengan kata lain tanpa
orang yang baik mereka akan bingung tentang apa tugas-tugasnya dan
bagaimana hubungan antara yang satu dengan yang lain.
- Ada
tujuan tertentu, artinya : Betapa pentingnya kemampuan mengorganisasi
bagi seorang manajer. Suatu perencana yang kurang baik tetapi
organisasinya baik akan cenderung lebih baik hasilnya dari pada
perencanaan yang baik tetapi organisasi tidak baik.
Teori Organisasi :
Teori organisasi Muncul pada abad 19 dilatarbelakangi
oleh Revolusi Inggris dan lahirnya perusahaan raksasa di Amerika Serikat.
Berikut ini akan dibahas mengenai teori organisasi klasik yang dipelopori oleh Max
Weber, teori neoklasik, dan teori organisasi modern.
Teori organisasi adalah studi tentang bagaimana
organisasi menjalankan fungsinya dan bagaimana mereka mempengaruhi dan
dipengaruhi oleh orang-orang yang bekerja di dalamnya ataupun masyarakat di
lingkup kerja mereka.
Teori organisasi adalah suatu konsefsi, pandangan,
tinjauan, ajaran, pendapat atau pendekatan tentang pemecahan masalah
organisasi agar lebih berhasil dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
Masalah adalah segala sesuatu yang segala sesuatu yang ada hubungannya dengan
kepentingan organisasi yang memerlukan pemecahan dan pengambilan keputusan.
Ada banyak masalah yang dihadapi organisasi (kompleks)
dan memerlukan pemecahan tersendiri sehingga muncul berbagai kajian untuk lebih
memahami efektivitas organisasi Teori organisasi Muncul pada abad 19
dilatarbelakangi oleh Revolusi Inggris dan lahirnya perusahaan raksasa di
Amerika Serikat.
Pendapat
organisasi yang baik :
Di Indonesia maupun di negara lain terdapat banyak macam macam
organisasi yang bergerak di bidang yang beraneka ragam pula . Namun di balik
organisasi itu semua perlu ada bobot nilai yang baik , dalam arti lain harus
berbobot . Antara lain visi , nilai , dan misi yang baik .
Organisasi tersebut bisa dikatakan berhasil jika telah memiliki ciri ciri
sebagai berikut : nilai , visi dan misi , aturan , Profesionalisme , insentif ,
sumber daya , rencana kerja . Jika salah satu faktor di atas tidak terpenuhi
maka organisasi tersebut akan mengalami kendala . Dan tidak akan mengalami
kemajuan .
Organisasi yang baik pula akan menjalani kegiatan kegiatanya secara rutin agar
dalam menjalankan suatu acara / event akan berjalan lancar . Serta harus
mempunyai pengurus yang handal dan terampil / kreatif .
F.
REFERENSI
Boyle, R.,
1989. Manajemen Publik :, Dublin,
Institute of Public Administration.
Brudney,
J.L. dan Morgan, D.R., 1988. ‘Produktivitas Pemerintahan Lokal: Efisiensi dan
ekuitas dalam R. M. Kelly (ed.), Promoting Productivity in the Public Sector,
New York, St. Martin’s Press: 161-76.
Kutipan
F:\data science\Pelayanan publik - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia
bebas.htm
Kutipan
F:\data science\Kinerja Organisasi Publik Kuantitas atau Kualitas atau
Kuantitas dan Kualitas.htm
